Mediaburuhjakarta--Makassar--Kebijakan pemerintah yang tiba-tiba menaikkan harga BBM baik solar, pertalit hingga pertamax mulai sejak, Sabtu (03/09/2022) pukul 14;00 WIB, "akan menimbulkan inflasi yang cukup tinggi, dimana bisa di pastikan daya beli masyarakat akan menurun." kata Andi Kurniawan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) FSB Kamiparho Makassar saat dihubungi melalui pangilan telepon pada, Minggu (04/09/2022) .
Solusi menaikkan BBM dengan memberikan subsidi Atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada buruh dan masyarakat dianggap kurang tepat. Andi mengatakan bahwa, "BSU tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat terkhusus buruh/ atau pekerja, kenaikan BBM akan memicu naiknya bahan pokok, sehingga kebutuhan semakin membengkak, yang tentunya tidak seimbang dengan penghasilan rakyat dalam hal ini buruh."
Andi menegaskan bahwa, tahun 2022 hampir bisa di katakan upah buruh tidak ada kenaikan sama sekali. Ia memastikan, "jika formulasi upah yg dibuat perintah tetap di jadikan acuan kenaikan upah tahun 2023, berarti lagi-lagi upah tidak akan naik sehingga ini akan semakin memperburuk daya beli masyarakat." katanya.
"Harusnya pemerintah jika memang harus mengurangi subsidi, tentu harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak rakyat." Belum lagi kebijakan menaikkan BBM akan berdampak pada biaya operasional pabrik atau industri juga akan semakin tinggi,"
Ia mengkwatirkan, dengan situasi tersebut potensi kesejahteraan karyawannya yang akan dikurangi oleh para pengusaha, "akibatnya bisa berdampak terhadap pekerjanya, misal terjadi PHK besar-besaran, jika itu yang terjadi, tentu akan terjadi gejolak di mana-mana, itu yang kami kwatirkan."ungkapnya.
Dengan demikian, jika sampai inflasi naik tinggi dan pengangguran makin banyak, tentu kenaikan BBM saat ini bukanlah kebijakan yang tepat, karena buruh butuh kepastian kerja dan hidup layak, bukan BSU, tutur Andi Kurniawan yang biasa di panggil Bung AK, Ketua Cabang FSB Kamiparho Makassar. (RED/HTS/MKJ)