MBIndonesia.com, Tangeran - Ribuan buruh provinsi Banten deklarasikan dukungannya kepada pasangan Capres dan Cawapres Republik Indonesia Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 2024-2029. Bertempat di Gedung Situ Pancuran Kabupaten Tangerang, dekralasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Buruh pabrik, Ojek online, Nelayan, Petani dan Pedagang.
Buruh yang mengatas namakan relawan Solidaritas Buruh Indonesia for Ganjar-Mahfud (SBI FGM) tampak antusias mengikuti jalannya deklarasi.
Elly Rosita Silaban, Ketua Umum SBI FGM yang sekaligus Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud memberikan orasi politiknya.
"Siapa Persiden kita selanjutnya 2024? dan dijawab oleh perserta dekralasi Ganjar Pranowo. Ganjar Mahfud, Indonesia Damai, Ganjar Mahfud Indonesia sejahtera, Ganjar Mahfud menang, menang, menang." kata Elly didepan massa SBI FGM Banten.
Alasan buruh memilih Ganjar Pranowo karena bersih, berpengalaman, sudah teruji, dan berani memberantas korupsi. Hal lain, karena Beliau satu-satunya Capres yang mau menerima masukan dari buruh dan menerima aspirasi buruh.
Solidaritas Buruh Indonesia For Ganjar-Mahfud, adalah relawan dari Konfederasi dan Federasi serikat buruh tingkat nasional yang berkomitmen mengambil sikap tegas dalam menyoroti isu-isu krusial terkait perubahan UU Ketenagakerjaan di Indonesia.
Sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, buruh menilai bahwa kesejahteraan buruh menurun, karena beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 yang berasal dari Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Kami menilai UU Cipta Kerja bukanlah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya, tapi justru memiskinkan," ujar Elly Rosita silaban.
Perubahan tersebut dinilai tidak berpihak kepada buruh, karena menurut Solidaritas Buruh Indonesia For Ganjar-Mahfud hal itu mengarah pada pendegradasian hak-hak dasar dan hak asasi buruh serta serikat buruh.
"Dalam beberapa isu penting seperti pengaturan Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI), pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan pesangon." jelas Elly.
Dalam acara deklarasi tersebut juga dibacakan Peta Jalan Reformasi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.
1. Bahwa keadilan sosial penting bagi buruh, rakyat dan bangsa Indonesia.
2. Bahwa pertumbuhan ekonomi penting namun tidak cukup untuk menjamin terwujudnya keadilan sosial apabila negara mengabaikan parisipasi buruh/serikat buruh atas setiap perubahan instrumen hukum yang bersinggungan dengan hak-hak dasar dan hak asasinya.
3. Bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja yang bersinggungan dengan hak-hak dasar dan hak asasi buruh hanyalah untuk pertumbuhan ekonomi negara, bukan untuk pertumbunan sosial-ekonomi buruh. Omnibus Law UU Cipta Kerja justru mendegradasi hak-hak dasardan hak asasi buruh dan serikat buruh.
4. Bahwa setelah melakukan kajian atas kapabilitas, integritas, kejujuran dan keberanian atas diri pasangan Capres-Cawapres 2024, kami yakin pasangan Capres/Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud mau dan mampu mewujudkan reformasi Politik Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia yang mensejahterakan tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan jalan memperbaiki UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan mereformasi 10 Undang Undang di bidang ketenagakerjaan.
(RED/Handi)
Selengkapnya di YouTube,
https://www.youtube.com/live/e1vSALysE7k?si=P9A_6Ws9GBMetjvA
https://www.youtube.com/live/4Bs4vAt6SiI?si=aYuFrEe043DpPjJo